Unsur Unsur Pokok Hukum Waris

Hai Pembaca Setia, Kali ini Pengantar Hukum akan membahas mengenai unsur unsur pokok hukum waris.
 
 
Berangkat dari definisi di dalam Hukum Waris, maka terdapat beberapa unsur pokok yang melekat pada ketentuan hukum waris yaitu : kaidah hukum, pewaris, pemindahan harta warisan, ahli waris, bagian yang diterima ahli waris, dan hubungan ahli waris dengan pihak ketiga.
 
 
Kaidah Hukum pada dasarnya merupakan aturan dan norma hukum yang mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan hukum waris. Kaidah hukum di dalam hukum waris meliputi : Pertama, hukum tertulis yaitu kaidah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan (qanun) dan yurisprudensi; Kedua, Kaidah Hukum Tidak Tertulis (hukum adat), yaitu hukum waris yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat adat. Sifat dari kaidah hukum ini yaitu kepatuhan dan penghormatan dari sesuatu yang telah disepakati bersama.
 
 
Pemindahan harta kekayaan pewaris (natalenschap) adalah bahwa harta yang diperoleh pewaris selama hidup dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Harta kekayaan ini biasanya disebut dengan warisan, yaitu soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
 
 
Pengertian Ahli waris (erfenaam) adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris (erflater). Dalam hal ini yaitu orang-orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan si pewaris, baik itu yang timbul karena hubungan darah ataupun akibat perkawinan. Khusus di dalam hukum adat menurut Oemar Salim, bahwa keturunan merupakan ahli waris yang terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggal warisan tersebut memiliki keturunan. Adapun di dalam Hukum Islam, sebab-sebab seseorang mendapat warisan, antara lain : (1) ada hubungan perkawinan; (2) ada hubungan turunan atau nasab; (3) ada hubungan agama orang yang meninggal dunia; dan (4) memerdekakan budak.
 
 
Bagian yang diterima Ahli Waris; hal ini disesuaikan dengan ketentuan hukum waris yang digunakan. Berbeda dengan Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam yang menentukan besar bagian yang harus diterima oleh ahli waris berdasarkan hitungan matematis, di dalam hukum adat tidak ditentukan persentase secara matematis besarnya harta warisan yang harus diterima. Dengan kata lain, bahwa seandainya terjadi pembagian itu tidak dilakukan berdasarkan ilmu hitung seperti Hukum Perdata Barat, melainkan menurut kegunaan. Adapun hubungan ahli waris dengan pihak ke tiga, yaitu hubungan hukum yang timbul antara pewaris dengan pihak ke tiga, pada saat pewaris masih hidup; contohnya mengenai utang-piutang pewaris, sehingga pewaris yang mengurusnya.
 
Sekian tulisan dari pengantar hukum mengenai unsur unsur pokok hukum waris, semoga tulisan pengantar hukum mengenai unsur unsur pokok hukum waris dapat bermanfaat.
 

Sumber : Tulisan Pengantar Hukum :

– Titik Triwulan Tutik, 2006. Pengantar Hukum Perdata. Yang Menerbitkan Prestasi Pustaka : Jakarta.
Gambar Unsur Unsur Pokok Hukum Waris

Gambar Unsur Unsur Pokok Hukum Waris

 
Unsur Unsur Pokok Hukum Waris | Sanusi |