Asas Asas Hukum Waris

Hai Pembaca Setia, Kali ini Pengantar Hukum akan membahas mengenai asas asas hukum waris.
 
 
Dalam Hukum Waris berlaku suatu asas, bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Asas ini mengandung arti bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, contohnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah dapat diwariskan.
 
 
Akan tetapi dalam hal ini ada suatu pengecualian, antara lain : (1) hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan dipihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya, menurut Undang-undang beralih pada ahli waris; (2) hak-hak atau kewajiban-kewajiban di dalam lapangan hukum perbedaan (perjanjian) tetapi tidak beralih pada ahli waris, yaitu perjanjian perburuhan (vruchtgebruik); atau perjanjian perkongsian dagang menurut UU diakhiri dengan meninggalnya salah satu anggota.
 
 
Selain itu juga berlaku asas bahwa, jika seorang meninggal maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum di dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi : “Ie mort saisit le vif“; sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris dinamakan dengan “saisine“. Menurut hukum adat soal pewarisan di dalam hukum adat tidak menjadi aktual atau tidak menjadi perlu mendesak berhubungan dengan adanya kematian, secara positif pewarisan itu dapat berlangsung meskipun tidak ada yang meninggal dunia. Jadi di dalam hukum adat dapat dilakukan pewarisan antara orang yang masih hidup.
 
 
Menurut Pasal 834 KUH Perdata, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan hak sebagai ahli waris. Menurut Subekti, hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan soeorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Oleh sebab itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan ada seorang yang hanya menjadi houder saja, yaitu di dalam menguasai benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, contohnya menyewa.
 
Sekian tulisan dari pengantar hukum mengenai asas asas hukum waris, semoga tulisan pengantar hukum mengenai asas asas hukum waris dapat bermanfaat.
 

Sumber : Tulisan Pengantar Hukum :

– Titik Triwulan Tutik, 2006. Pengantar Hukum Perdata. Yang Menerbitkan Prestasi Pustaka : Jakarta.
Gambar Asas Asas Hukum Waris

Gambar Asas Asas Hukum Waris

 
Asas Asas Hukum Waris | Sanusi |