Hukum Pidana : Penuntutan

Hukum Sumber Hukum
 
 
Dalam Hukum Pidana terdapat proses penanganan perkara tidak pidana. Salah satu dari proses penanganan Perkara tindak pidana adalah Penuntutan. Kalian pasti bertanya apakah sebenarnya yang dimaksud mengenai Penuntutan dan apa sajakah mengenai Penuntutan?. Untuk lebih lanjut mengenai Penuntutan dalam Hukum pidana akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.
 
Pengertian Penuntutan adalah serangkaian dari tindakan penuntut umum guna untuk menuntut tersangka di dalam perkara tindak pidana. Penuntut umum dalam hal ini ialah kejaksaan atau Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada kepala kejaksaan Negeri antara lain :
1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap dengan disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh penyidik.
2. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas.
3. Hasil penyelidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan disetujui diterbitkan “surat ketetapan”.
4. Hasil penyelidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini Kepala kejaksaan Negeri menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan selesai dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.
 
 
Walaupun perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan penuntutan. Pengubahan surat dakwaan oleh penuntut umum dalam hal penuntutan tercantum dalam Pasal 144 KUHAP, yang memuat ketentuan sebagai berikut :
a. Penuntut umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang jatuh tempo, baik itu dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun tidak untuk melanjutkan penuntutannya.
b. Pengubahan surat dakwaan itu dapat dilakukan hanya satu kali, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang tersebut dimulai.
c. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaannya, ia menyampaikan tuntutannya tersebut kepada tersangka (penasihat hukum) dan penyidik.
 
Demikianlah Penjelasan mengenai pengertian penuntutan dalam hukum pidana, semoga tulisans saya mengenai pengertian penuntutan dalam hukum pidana dapat bermanfaat.
 

Sumber : Buku Hukum Pidana Yang Dipakai Dalam Penulisan ini :

– Leden Marpaung, 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Yang Menerbitkan PT Sinar Grafika : Jakarta.
Gambar Pengertian Penuntutan Dalam Hukum Pidana

Gambar Pengertian Penuntutan Dalam Hukum Pidana

 
Hukum Pidana : Penuntutan | Sanusi |