Perdagangan Manusia : Unsur-Unsur Perdagangan Manusia dan Sanksi Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia

Hukum Sumber Hukum
 
 
Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan manusia dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia di bawah ini.
 
Perdagangan Manusia bukanlah hal yang baru di Indonesia. Di Indonesia kasus perdagangan manusia diatur dalam ketentuan Undang-undang dan dalam protokol PBB mengenai tindak pidana perdagangan manusia. Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Manusia yaitu :
 
1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan atau penerimaan seseorang dalam perdagangan manusia;
 
2. cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentu-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan manusia.
 
3. tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam hal ini mencakup setidak-tidaknya eksploitasi pelacurann dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksuall lainnya, perbudakan, kerja paksa, penghambaan dan pengambilan organ tubuh dalam perdagangan manusia.
 
 
Jika salah satu faktor dari ketiga unsur diatas terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan manusia. Persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan manusia tersebut kehilangan relevansinya atau tidak lagi berarti, bilamana dari cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas telah digunakan.
 
 
 
| Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Manusia |
 
Sanksi hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia berupa sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan. Dalam KUHP ada beberapa jenis dari pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan manusia atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia, sebagai berikut :
1. ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal sampai maksimal dan denda menimal sampai
2. maksimal;
3. ada pasal yang menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada batasan minimal dan maksimal;
4. ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal;
5. pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.
 
 
Dalam KUHP Pasal 297 memberikan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat penderitaan yang dialami oleh para korban yang harga diri dan martabatnya sebagai manusia telah di rampas. Selain itu, dalam ketentuan tersebut dirasakan tidak diatur ancaman pidana minimal dari pelaku tindak pidana perdagangan manusia.
 
Demikianlah tulisan saya mengenai unsur unsur perdagangan manusia dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia, semoga tulisan saya mengenai unsur unsur perdagangan manusia dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia dapat bermanfaat.
 

Sumber : Buku Hukum Perdagangan Manusia Yang Digunakan Dalam Penulisan Ini :

– Farhana, 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Yang Menerbitkan PT Sinar Grafika : Jakarta.
Gambar Unsur-Unsur Perdagangan Manusia dan Sanksi Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia

Gambar Unsur-Unsur Perdagangan Manusia dan Sanksi Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia

 
Perdagangan Manusia : Unsur-Unsur Perdagangan Manusia dan Sanksi Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia | Sanusi |